Monday, March 23, 2015|| Kelas Hujan Bulan Juni

Siang itu ada acara peluncuran buku Sapardi Djoko Damono yang berjudul Trilogi Soekram. Juga sekaligus ada kelas apresiasi puisi, kelas Hujan Bulan Juni. Saya datang awal dan mendengarkan dengan seksama.

"Saya sering ditanya, apa yang ingin disampaikan kayu kepada api itu sebenarnya. Saya jawab, ya tidak tahu. Kalau tahu saya tidak menulis sajak itu. 

Ada kayu dibakar. Dalam bayangan saya, api dan kayu itu sedang bercinta. Tapi kayu itu tidak sempat mengucapkan apa-apa dan akhirnya kayu menjadi abu. Ya sudah habis."

Sapardi beberapa kali menyampaikan bahwa sajak atau puisinya bukan untuk dipikir-pikir, tetapi untuk dihayati. Menanyakan apa makna sebenar-benarnya sebuah puisi kepada penyairnya mungkin akan menjadi sia-sia, karena pengertian puisi adalah sepenuhnya milik pembaca.
 
Sapardi Djoko Damono

Dalam buku apresiasi puisinya, Sapardi mengatakan bahwa puisi adalah hasil yang dicapai jika seseorang mampu bermain-main dengan bahasa. Lewat permainan bahasa itulah, ia berbagi segala sesuatu yang ada dalam pikiran dan perasaannya dengan orang lain.

Seperti dalam puisi Hujan Bulan Juni.

"Hujan. Kalau bulan Juni ada hujan, saya tidak menulis ini justru karena bulan Juni itu tidak ada hujan. Dan kebetulan ketika saya mencari puisi saya itu, bulan Juni juga, lho kok ya hujan.  

Saya bayangkan, mungkin hujan itu jatuh karena ada yang sangat mengharapkan. 

Akar pohon mengharap hujan, tapi hujan tidak bisa turun-turun. Maka dia harus tabah. Dia harus arif. Dia harus bijak. Hujan lalu turun dan diserap akar pohon bunga itu. Bagi saya ini adalah kisah cinta yang luar biasa."
 
Dalam buku Hujan Bulan Juni (2013), ada sepuluh dari total keseluruhan seratus dua sajak yang mengandung kata hujan dalam judulnya. Hujan seperti sangat berarti bagi Sapardi — mengingatkan saya pada senja dan Seno.

Sapardi memilih menggunakan kata biasa sehari-hari dalam puisinya. Tidak ruwet, sederhana, dan manusiawi.

Jika penyair adalah manusia yang telah jatuh cinta kepada bahasa, maka Sapardi memilih mencintai bahasa dengan sederhana.

Saya pikir unsur kesederhanaan itu yang membuat karyanya sangat berharga. Menjadi sederhana seperti Sapardi itu sulit. Seandainya saja bisa dengan mudah dipelajari di dalam kelas, mungkin sudah lama ada kelas mencintai dengan sederhana.

Siang itu Sapardi juga berkata bahwa menulis puisi itu membuatnya bahagia.

2:46 AM | 3comments



Tuesday, January 13, 2015|| Regulasi tarif dan dampaknya bagi maskapai

A re-post of my article in Rappler Indonesia, 19 January 2015 on the impact of newly-imposed tariff regulation on airlines and passengers; available online here.

Kementrian Perhubungan menaikkan batas bawah tarif tiket penerbangan Desember lalu. Kebijakan ini diklaim perlu untuk menjaga tingkat keselamatan penerbangan.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berpendapat bahwa maskapai yang menjual tiket terlalu murah berpotensi mengabaikan aspek keselamatan penerbangan.

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mengkritisi kebijakan tersebut sejak November. Ketua KPPU Nawir Messi mengatakan bahwa menyerahkan mekanisme pengawasan keselamatan pada mekanisme tarif itu naif dan tidak tepat.

Tarif bukan indikator dari tingkat keamanan dan keselamatan di industri penerbangan. Setiap maskapai — baik yang menawarkan tiket murah maupun premium — harus menaati standar operasional dan keselamatan yang sama.

Di luar isu keselamatan, apa sebenarnya efek dari penerapan batas bawah ini untuk maskapai?


--
Sebelum menerapkan batas bawah, Kementrian Perhubungan sudah lebih dahulu memberlakukan batas atas tarif untuk tiket penerbangan domestik kelas ekonomi. Batas atas tarif ini diterapkan berbeda berdasarkan jenis maskapai.

Menurut UU No. 1 tahun 2009, maskapai komersial berjadwal di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan standar pelayanan kepada penumpang: full-service, medium, no-frills/low-cost

Maskapai full-service atau premium adalah maskapai yang menawarkan standar maksimum dalam pelayanannya. Maskapai medium menawarkan standar pelayanan menengah, sedangkan low-cost atau maskapai berbiaya rendah menawarkan standar minimum. 

Untuk bisa dikategorikan premium, maskapai harus memberikan fasilitas bagasi 20 kg, juga layanan makanan dan minuman kepada penumpang. 

Garuda Indonesia dan Batik Air dikategorikan sebagai maskapai premium. Aviastar, Kalstar, Sriwijaya, Transnusa, Trigana, Xpress Air, dan Nam Air termasuk kategori menengah. Citilink, Indonesia AirAsia, Lion Air, Wings Air, dan Susi Air termasuk maskapai berbiaya rendah.

Batas atas tarif untuk maskapai  premium, menengah, dan berbiaya rendah ini masing-masing adalah 100%, 90%, dan 85% dari tarif yang tercantum dalam peraturan menteri.

Kemudian tanggal 30 September 2014, Kementrian Perhubungan memberlakukan pula batas bawah untuk tiket penerbangan. Menteri saat itu masih E. E. Mangindaan. Melalui Peraturan Menteri No. 51, batas bawah ditetapkan 50% dari batas atas yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Disebutkan dalam peraturan tersebut, bila maskapai ingin menawarkan tarif lebih rendah dari 50% batas atas, wajib memperoleh persetujuan Dirjen Perhubungan Udara. 

Tanggal 19 November 2014, persentase batas bawah ini direvisi menjadi 30% oleh Jonan. 

Tanggal 30 Desember 2014, selang dua hari dari setelah kecelakaan QZ8501, batas bawah direvisi lagi menjadi 40%. Baru di sini persoalan batas tarif memperoleh perhatian banyak orang.

Berdasarkan regulasi ini, ruang gerak tarif maskapai akan selalu terpatok pada batas atas yang ditentukan di peraturan menteri.

Bagaimana batas atas dihitung? Berdasarkan uraian Pasal 14 PM No. 51, batas atas dihitung dari biaya operasional penerbangan ditambah dengan margin keuntungan 10% dinyatakan per penumpang per unit jarak.

Rute dengan jarak 751 sampai 900 km, misalnya, memiliki batas atas Rp. 1,706 per penumpang-km. 

Maka, rute JakartaSurabaya (778 km), salah satu rute tersibuk di Indonesia, akan memiliki rentang tarif tiket Rp. 530,800Rp. 1,327,000 untuk penerbangan premium dan Rp. 451,180Rp. 1,127,950 untuk penerbangan berbiaya rendah. 


-- 
KPPU dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) berpendapat penerapan batas bawah ini merugikan konsumen dan maskapai tertentu. 

Melihat unit biaya dan tarif yang ditawarkan masing-masing perusahaan, maskapai berbiaya rendah berpotensi terkena dampak lebih besar daripada maskapai premium. 

Unit biaya dua jenis maskapai ini jauh berbeda. Unit biaya Indonesia AirAsia contohnya, berdasarkan laporan keuangan 2013, adalah Rp. 490 per penumpang-km, sedangkan Garuda Indonesia Rp. 946 per penumpang-km.

Tarif tiket yang ditawarkan tentunya juga berbeda. Pada rute Jakarta—Surabaya, tiket AirAsia untuk Februari 2015 yang dibeli satu bulan sebelum keberangkatan adalah sekitar Rp. 382,000, sedangkan Garuda Indonesia sekitar Rp. 696.000.

Jika regulasi ini benar berlaku, AirAsia harus menaikkan tarifnya yang kurang dari batas bawah. Garuda tidak, tarif tiketnya berada di antara batas bawah dan atas.

Konsumen AirAsia pun harus membayar lebih mahal, dari Rp. 382,000 menjadi Rp. 451,180. 

Maka KPPU dan YLKI benar, batas bawah merugikan konsumen. Dampaknya akan signifikan mengingat pasar domestik Indonesia adalah pasar yang sensitif terhadap harga. Jumlah penumpang yang biasa bepergian dengan maskapai berbiaya rendah berpotensi berkurang.

Berdasarkan data tahun 2013, 45.4 juta dari total 75.7 juta penumpang domestik Indonesia adalah penumpang maskapai berbiaya rendah.


--
Penetapan batas bawah suatu barang atau jasa, di atas harga pasar, cenderung menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran — akan ada konsumen yang tidak lagi mampu membeli barang atau jasa tersebut.

Industri penerbangan di Indonesia saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas, disebabkan oleh pertumbuhan penumpang yang menurun.

Berdasarkan data Dirjen Perhubungan Udara, jumlah penumpang domestik hanya tumbuh 7% di 2013, menurun dari tahun 2011 dan 2012 yang tumbuh 16% dan 19%.

Selama ini untuk menyesuaikan kapasitas dan permintaan, strategi utama maskapai adalah fleksibilitas tarif.

Tarif tinggi bisa ditawarkan pada saat permintaan mendekati kapasitas penuh pesawat, sedangkan tarif rendah ditawarkan pada saat permintaan sedikit. Maskapai memiliki insentif untuk menjual tiket dengan sangat murah daripada membiarkan kursi kosong tidak terisi.

Dengan adanya batas tarif, fleksibilitas ini terganggu. Akan berakibat pada menurunnya persentase kursi yang terisi penumpang (load factor), sehingga mengurangi efisiensi penggunaan pesawat.


-- 
Kebijakan batas bawah diklaim akan membantu meningkatkan margin keuntungan sehingga maskapai bisa menjaga keselamatan penerbangan.

Namun maskapai, terutama maskapai berbiaya rendah, justru berpotensi memperoleh pendapatan yang lebih sedikit bila kebijakan ini benar diterapkan.

Regulasi tarif mengganggu kemampuan maskapai untuk menyesuaikan kapasitas kursi dengan permintaan. Konsumen juga dirugikan dengan tarif tiket yang akan meningkat.

Pada akhirnya, regulasi tarif ini hanya akan memberatkan industri penerbangan di Indonesia. []

7:00 PM | 3comments



Monday, November 17, 2014|| Yayasan Pemimpin Anak Bangsa

Saya mengenal Andri Rizki Putra, sering disapa Kiki, di Pusdiklat PLN di Ragunan. Saat itu sedang diadakan acara wisuda peserta didik Yayasan Pemimpin Anak Bangsa (YPAB) di sana.

YPAB menyediakan komunitas belajar mengajar tanpa biaya bagi yang putus sekolah. Didirikan oleh Kiki dan rekan-rekannya dua tahun lalu. Peserta didik YPAB disiapkan untuk mengikuti ujian kesetaraan Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA).

Acara wisuda diadakan untuk mengapresiasi peserta didik yang sudah lulus ujian kesetaraan. Ada 27 orang yang diwisuda hari itu.

Kiki dan rekan-rekannya memiliki mimpi mulia: bahwa nikmat pendidikan harus bisa diperoleh semua anak negeri.

--
YPAB  tidak lahir begitu saja. Melalui bukunya, Orang Jujur Tidak Sekolah, Kiki menceritakan  bagaimana ia memperoleh pendidikan menengah atas tanpa melalui jalur formal. Selain karena hambatan ekonomi, ia meninggalkan jalur formal karena tidak bisa diam menerima praktik kecurangan ujian nasional di sekolah menengah pertamanya dulu.

"Pendidikan lah yang mengantar seseorang untuk menjadi pribadi dan karakter yang lebih baik. Lalu, apa jadinya apabila institusi pendidikan yang kita nilai sakral dan dipercaya akan mengantarkan seseorang memiliki karakter yang lebih baik, justru menjadi institusi yang menghalalkan segala cara untuk kesuksesan bagi muridnya?"

Kiki kemudian memilih untuk belajar mandiri dan mengikuti ujian paket C. "Aku mendidik diriku sendiri." Kalimat favorit saya di buku itu.

Perjuangan mandiri ini yang kemudian mendorong Kiki, bersama beberapa rekannya, untuk mendirikan komunitas belajar untuk anak putus sekolah: Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. 

Bahwa ada jalan untuk memperoleh pendidikan dasar tanpa harus mengikuti sekolah formal. Sekolah formal sering dilihat sebagai cara utama dan satu-satunya untuk memperoleh pendidikan ― sedangkan sekolah di Indonesia tidak gratis dan seringnya tidak murah. Pada akhirnya hanya mereka yang memiliki keadaan ekonomi baik yang bisa menyekolahkan anaknya.

Pendidikan kemudian menjadi sebuah ironi: merupakan hak semua orang dan kunci menuju kesejahteraan, namun sekaligus adalah sebuah kemewahan.

"Tidak semua orang dapat bersekolah. Banyak sekali faktornya. ... Bagaimana dengan mereka yang harus bekerja sehingga tidak mungkin memiliki waktu untuk menimba ilmu di sekolah? Mereka yang tidak lagi berusia muda sehingga tidak bisa kembali ke sekolah? Mereka yang memiliki keterbatasan fisik sehingga sulit diterima di sekolah umum?"  

Dengan kita membuka diri terhadap alternatif seperti pendidikan kesetaraan, diharapkan bisa memperluas aksesibilitas pendidikan itu sendiri. Dalam pendidikan kesetaraan tidak ada batasan umur dan latar belakang.

Adanya komunitas belajar mandiri gratis dengan tutor relawan seperti yang diadakan YPAB menjadikan pendidikan tidak lagi menjadi barang mewah yang hanya bisa diakses orang tertentu. Selain itu, sistem pengajaran dengan sistem tutor relawan menjadikan pendidikan ini tanggung jawab bersama.

Saya mengamini mimpi YPAB, bahwa nikmat pendidikan harus bisa diperoleh semua anak negeri. []


Informasi mengenai YPAB bisa dilihat di sini, juga di Indorelawan.
Merekomendasi buku Orang Jujur Tidak Sekolah, diterbitkan oleh Bentang Pustaka.

---


I spent most of my time in school. To be more precise, I was lucky enough to be enrolled in formal school for roughly 21 out of 28 years of my life ― the reason why this recent encounter with YPAB had stricken me deep.

I teach math for paket C students at Rumah Bintaro YPAB. Once after class, one of the students asked me how old I was and why I decided to continue my education. He asked me how he can do the same and whether or not his circumstances would hinder his efforts. 

I answered as honestly as I could. That it requires motivation and effort, but with persistence and determination, it is bound to work. Nothing is out of reach. Kiki is one of the true examples.

I was reminded once again that life is not fair, competition is not fair, and perhaps will continue to be unfair for quite some time.

While students there struggle to find time and resources to study, I had it easy. I was provided with everything needed to excel during high school and beyond.

The starting line is not the same. Some people are born with privileges that guarantee them to get any education they need, while others are not.

Then it becomes the responsibility of the privileged to make sure that nobody lefts behind. Because those who have the privilege to know, have the duty to act. ―Albert Einstein.

7:47 AM | 5comments



Wednesday, August 13, 2014|| Bandara dan hal-hal yang belum selesai

AGUSTUS 2013 lalu, media memberitakan perselisihan antara maskapai Garuda Indonesia dan operator bandara Angkasa Pura II. Perselisihan ini disebabkan karena penundaan peluncuran rute langsung antara Jakarta (CGK) dan London (LGW) yang sudah dijadwalkan oleh Garuda.

Penerbangan berdurasi 14 jam ini rencananya akan menjadi rute langsung komersial pertama yang menghubungkan Indonesia dan Inggris. Rute akan dilayani oleh pesawat baru B777-300ER.

Penundaan pembukaan rute disebabkan tidak mendukungnya infrastruktur bandara CGK. Pasalnya, landasan pacu di CGK tidak cukup kuat untuk menahan beban pesawat jumbo seperti B777 jika berkapasitas penuh saat lepas landas.

Kapasitas penuh B777-300ER berarti mengangkut bahan bakar, 314 penumpang, serta kargo 11 ton, dengan berat total sekitar 351 ton. Landasan pacu CGK hanya bisa menoleransi berat lepas landas maksimum 329.37 ton.

Alhasil setiap penerbangan pada rute ini jumlah penumpang harus dikurangi sebanyak 39 orang. 

Selaku pengelola CGK, Angkasa Pura II menolak disalahkan. “Jangan rumah tipe 21, tapi beli furniture gede.” ujar Tri Sunoko. Menurutnya, pembelian pesawat oleh maskapai harus disesuaikan dengan kemampuan bandara.

Menteri BUMN Dahlan Iskan kemudian menyoroti kurangnya koordinasi antara dua perusahaan tersebut.

--
Airline-airport relationship: Marriage or one-night stand?

Hubungan bisnis maskapai dan bandara bisa dibagi menjadi dua kategori ekstrim, menurut Nielsen CEO bandara Oslo: one-night stand atau marriage.

Menarik jika dibahas dari sisi ini. Hubungan one-night stand berdasar pada kebutuhan singkat sesekali kapan suka, sedangkan marriage berdasar pada komitmen jangka panjang senasib sepenanggungan.

Setiap maskapai dan bandara di suatu negara bisa memiliki karakter hubungan bisnis yang berbeda. Maskapai berbiaya rendah, Ryanair dan Wizz Air di Eropa misalnya, cenderung memiliki hubungan one-night stand dengan bandara sekunder — berpindah  dari satu bandara ke bandara lain sesuai kebutuhan.

Februari 2013 lalu, Wizz Air pindah basis rute dari bandara sekunder Glasgow Prestwick (PIK) ke Glasgow International (GLA) di Skotlandia. Ini sesuai dengan strategi baru Wizz Air yang menargetkan lebih banyak rute internasional.

Sedangkan maskapai seperti Finnair dan bandara Helsinki, juga Singapore Airlines dan Changi, memiliki hubungan jangka panjang di mana mereka bekerja sama, baik dalam pengembangan rute maupun penyediaan fasilitas dan layanan untuk penumpang.
   
Merujuk pada kasus hubungan Angkasa Pura II dan Garuda Indonesia tadi, Dahlan benar bahwa mereka kurang berkoordinasi. Garuda tidak melaporkan rencana pembelian pesawat dan pengembangan rute terbangnya. Angkasa Pura II tidak mengabari bahwa landasan pacunya memiliki kekerasan yang terbatas.

Ini sekilas seperti hubungan pernikahan yang tidak saling cinta.

--
Who needs whom more?

Tidak seperti di Eropa, kota di Indonesia tidak mengenal konsep bandara primer dan sekunder. Satu kota umumnya hanya memiliki satu bandara.

Kondisi ini membuat maskapai tidak punya opsi untuk memilih bandara. Tidak bisa strategi Wizz Air di Glasgow, Skotlandia tadi diterapkan di Indonesia.

Ada perkecualian seperti bandara Jogja, Solo, dan Semarang yang terletak berdekatan. Dilihat dari area tangkapan, satu bandara bisa dijadikan alternatif bandara lainnya. Namun, karena ketiganya berada di bawah manajemen perusahaan yang sama, yaitu Angkasa Pura I, perlakuan satu bandara dengan lainnya tidak akan berbeda. Tiga bandara tersebut tidak bersaing satu sama lain dalam menarik penumpang.

Kondisi bandara yang berjauhan dan manajemen satu payung tanpa persaingan ini kemudian mendorong pengelola bandara di Indonesia menjadi pasif. Apapun yang mereka lakukan (atau tidak mereka lakukan), maskapai tetap datang membawa penumpang. Pengelola bandara secara otomatis memiliki daya tawar yang lebih besar terhadap maskapai.

Pernyataan metafora Tri Sunoko mengenai rumah tipe 21, mendukung asumsi ini. Sedangkan keberhasilan hubungan bisnis pada dasarnya sangat ditentukan oleh keseimbangan daya tawar. Hubungan yang baik memiliki daya tawar yang seimbang antar pihak. Saling membutuhkan.

Seperti layaknya romance, hubungan bisnis akan susah langgeng ketika satu pihak merasa lebih punya kuasa.

--
Time to reflect

Bandar udara biasanya dimiliki oleh negara. Biaya investasi dan operasional infrastruktur yang tinggi membuat industri ini dianggap sebagai natural monopoli dan oleh karenanya wajar diatur oleh negara.

Di Indonesia juga begitu. Ada 200 sekian bandara di Indonesia. Dua puluh enam di antaranya dikelola oleh badan usaha milik negara. Angkasa Pura I mengelola 13 bandara besar di timur Indonesia, sedangkan Angkasa Pura II mengelola 13 bandara besar di barat. Sisanya diatur langsung oleh UPT Direktorat Jendral Perhubungan Udara atau pemerintah daerah.

Namun semakin berkembangnya industri maskapai penerbangan di dunia — terutama dengan liberalisasi dan adanya maskapai budget — turut membuat industri bandara semakin kompetitif. Banyak bandara di dunia kemudian diprivatisasi. Biaya investasi bisa ditanggung oleh pihak swasta dan tidak lagi oleh pemerintah semata.

Direktorat Jendral Perhubungan Udara menyadari adanya kebutuhan operator mandiri untuk mengurusi beberapa bandara baru di Indonesia. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2012 dikeluarkan. PP tersebut mengatur pembangunan dan manajemen bandar udara, termasuk oleh unit penyelenggara swasta.

Diperbolehkannya pihak swasta untuk turut mengelola bandara, bisa dilihat sebagai kebijakan yang akan menyeimbangkan daya tawar antara maskapai dan operator bandara di Indonesia.

Dengan asumsi operator swasta akan bekerja baik (karena tuntutan pengembalian investasi), ini akan memberi standar baru di Indonesia — standar bagaimana seharusnya sebuah bandara itu dioperasikan.

Akan lebih baik apabila bandara baru bisa bersaing langsung dengan bandara BUMN, sehingga maskapai dan penumpang bisa punya pilihan bandara mana yang akan digunakan.

Saat itu mungkin bisa dimengerti oleh Tri Sunoko dan kawan-kawan, bahwa dalam bisnis ini, bandara juga membutuhkan maskapai, sama halnya dengan maskapai yang membutuhkan bandara. []

---
Privatisasi tidak otomatis menjamin sebuah industri berjalan dengan lebih baik. Hanya saja, bandara di Indonesia seharusnya bisa diatur dengan lebih niat dan profesional. Sesuatu yang sepertinya sulit didapat dari manajemen yang sekarang — yang baru-baru ini berencana untuk memusatkan proses imigrasi di bandara CGK hanya di satu terminal dengan alasan efisiensi.

Efisiensi yang kemudian mengharuskan sebagian penumpang internasional untuk datang empat jam lebih awal dari waktu keberangkatan. Empat jam.

4:26 AM | 5comments



Tuesday, October 22, 2013|| Essays in love

Passing an unfortunate woman in the street one day, Chloe had asked me, 'Would you have loved me if I'd had an enormous birthmark on my face like she does?' The yearning is that the answer be 'yes' - an answer that would place love above the mundane surfaces of the body, or more particularly, its cruel unchangeable ones.

'I will love you not just for your wit and talent and beauty, but simply because you are you, with no strings attached. I love you for who you are deep in your soul, not for the colour of your eyes or the length of your legs or size of your chequebook.'

The longing is that the lover admire us stripped of our external assets, appreciating the essence of our being without accomplishment. The real self is what one can freely choose to be, and if a birthmark arises on our forehead or age withers us or recession bankrupts us, then we must be excused for accidents that have damaged what is only our surface.

And even if we are beautiful and rich, then we do not wish to be loved on account of these things, for they may fail us, and with them, love. I would prefer you to compliment me on my brain than on my face, but if you must, then I would rather you comment on my smile than on my nose.

The desire is that I be loved even if I lose everything: leaving nothing but me, this mysterious me taken to be the self at its weakest, most vulnerable point.

Do you love me enough that I may be weak with you? Everyone loves strength, but do you love me for my weakness? That is the real test. Do you love me stripped of everything that might be lost, for only the things I will have for ever?

—Alain de Botton

My favorite paragraphs in de Botton's Essays in Love. I turned 27 today and can't help feeling hopelessly romantic. 

For my family, whom I love oh so dearly, who loves me unconditionally despite my selfish ambition and frequent unreasonable stubbornness.

1:00 AM | 1comments



Tuesday, September 03, 2013|| On reclaiming adulthood

I enjoy watching a TED Talk by Meg Jay, "Why 30 is not the new 20". She gives three pieces of advice for how twentysomethings can reclaim adulthood in the defining decade of their lives.

I consider this as a reminder that everything we do in our twenties pretty much shapes what we will become next.
"Forget about having an identity crisis and get some identity capital. By getting identity capital, I mean do something that adds value to who you are. Do something that's an investment in who you might want to be next. No one knows the future of work, but I do know this: identity capital begets identity capital. So now is the time for that cross-country job, that internship, that start-up you want to try. I am not discounting twentysomething exploration here, but I am discounting exploration that's not supposed to count, which by the way, is not exploration. That is procrastination. Explore work and make it count.  
Urban tribe is overrated. Best friends are great for giving rides to the airport, but twentysomethings who huddle together with like-minded peers limit who they know, what they know, how they think, how they speak and where they work. That new piece of capital, that new person to date, almost always comes from outside the inner circle. New things come from what are called are weak ties, our friends of friends of friends. So yes, half of twentysomethings un- or underemployed. But half are not, and that weak ties are how you get yourself into that group. Half of new jobs are never posted, so reaching out to your neighbor's boss is how you get that un-posted job. It is not cheating. It is the science of how information spreads.  
The time to start picking your family is now. Now you may be thinking that 30 is actually a better time to settle down than 20, or even 25, and I agree with you. But grabbing whoever you're living with or sleeping with when everyone on Facebook starts walking down the aisle is not progress. The best time to work on your marriage is before you have one. That means being as intentional with love as you are with work. Picking your family is about consciously choosing who and what you want, rather than just making it work or killing time with whoever happens to be choosing you."
My additional note on this matter, to help easing the process of reclaiming adulthood, is to understand that it is not only what we know from school that counts, but also willingness and ability to continuously learn new things in life. Pick your area of expertise, be a specialist, but keep a generalist mindset.

Moreover, to not compare ourselves with everyone else. What constitutes value to life is subjective from person to person.

3:32 AM | 5comments



Thursday, July 18, 2013|| Bergamo

Saya pulang dari perjalanan di Bergamo dengan senyum lebar―selebar brioche yang setiap hari saya makan untuk sarapan.

Bergamo adalah kota kecil berlokasi sekitar 42 km dari Milan. Kotanya terbagi dua daerah: città alta dan città bassaCittà alta atau daerah atas berisi bangunan bersejarah, sedangkan città bassa atau daerah bawah berisi perumahan dan pusat perbelanjaan yang lebih modern.

Stasiun kereta ada di bassa. Saya naik kereta lokal dari Milan, memakan waktu 50 menit dan ongkos 6 Euro.

Città bassa

Bergamo bukan tujuan wisata populer turis mancanegara. Masih kalah jauh dibanding kota lain seperti Roma dan Venice. Hal ini rasanya yang membuat perjalanan tambah menyenangkan, tidak ada gerombolan turis seperti di kota-kota populer, namun tetap bisa merasakan pengalaman berada di Italia.

Sejak maskapai berbiaya rendah Ryanair menjadikan bandara Bergamo Orio al Serio sebagai salah satu pusat jaringannya (hub), jumlah pengunjung di kota ini meningkat. Ryanair telah menghubungkan Bergamo dengan banyak kota di Eropa.

Tiket pulang pergi Ryanair dari bandara Frankfurt-Hahn ke Bergamo misalnya, sekitar 50 Euro. (Sebagai perbandingan, saya menggunakan Lufthansa dari bandara Frankfurt ke Milan Malpensa pulang pergi menghabiskan 120 Euro.) Dengan tiket semurah itu semakin banyak turis datang mengunjungi Bergamo.

Populasi kota ini hanya sekitar 120 ribu jiwa, namun jumlah pengunjung tahunan bisa sampai enam juta. Maskapai Ryanair diberitakan membantu perekonomian Bergamo sekalipun perekonomian Italia secara keseluruhan sedang menurun.

Saya sewa satu apartemen melalui Airbnb. Harga per malam lebih murah daripada hotel maupun penginapan bed and breakfast, namun apartemen berlokasi di bassa sedangkan daerah wisata di alta. Dari bassa ke alta sebenarnya tidak jauh karena kota ini kecil. Bisa jalan kaki 20 menit (pilihan bijaksana setelah makan seporsi besar pasta) atau dengan bis. Bisa juga kombinasi jalan kaki dan cable car.

Di tengah-tengah alta ada Piazza Vecchia, termasuk square paling indah di Eropa. Ada tiga bangunan utama di sini: katedral Bergamo, katedral Santa Maria Maggiore dan kapel Calleoni. Pada malam hari setiap pukul 10 kita bisa dengar menara lonceng berbunyi 100 kali. Dulu ini untuk memberi tahu penduduk bahwa mereka harus kembali ke alta sebelum gerbang yang memisahkan alta dan bassa ditutup.

Pemandangan dari alta juga indah sekali. Kita bisa melihat pemandangan seluruh Italia bagian utara dari atas. Berada di sana, dengan tiupan angin sepoi-sepoi dan gelato di tangan, benar-benar menenangkan dan membahagiakan.

Pemandangan dari kastil San Vigillio, città alta

I came to Italy pinched and thin, but soon fills out in waist and soul.” kata Elizabeth Gilbert dalam bukunya Eat, Pray, Love.

Satu bagian buku tersebut menceritakan perjalanan Elizabeth di Italia yang didominasi oleh kegiatan belajar bahasa dan makan makanan Italia. “I love my pizza so much, in fact, that I have come to believe in my delirium that my pizza might actually love me, in return.”

Selain pizza, ada beberapa makanan khas Bergamo yang patut dicoba. Yang ada di daftar saya kemarin: casoncelli, polenta, keju taleggio dan gelato rasa stracciatella.

Casoncelli adalah pasta yang diisi campuran daging giling, telur, bayam dan remah roti. Pasta ini populer di Italia bagian utara. Kemudian polenta, pada dasarnya adalah bubur jagung. Polenta ada juga versi manisnya, disebut polenta e osei. Saya tidak suka versi manis ini karena rasanya seperti memakan sesendok penuh gula!

Keju taleggio disarankan oleh teman couchsurfing saya. Aromanya kuat, teksturnya lembek dan pinggirannya tipis. Untuk penggemar keju seperti saya, taleggio ini luar biasa enaknya.

Gelato stracciatella

Terakhir, gelato rasa stracciatella yang ekuivalen dengan rasa chocolate chip. Gelato rasa ini sebenarnya bisa ditemukan di seluruh penjuru Italia tapi konon ditemukan/dibuat pertama kali di Bergamo tahun 1961 oleh Enrico Panattoni di gelateria La Marianna. Gelateria La Marianna masih ada sampai sekarang dan lokasinya di alta. Orang Italia menganggap gelato adalah sesuatu yang wajar untuk dimakan pada jam 9 pagi―tentu saja saya sambut dengan senang hati.

Kota kecil seperti Bergamo tidak kalah indah dan makanannya juga tidak kalah istimewa dari kota-kota populer lainnya. Menghabiskan waktu sehari atau dua hari di sini cukup menyenangkan. Walaupun jumlah turis di Bergamo semakin meningkat, namun tetap relatif lebih sepi dari Milan, Venice dan Roma. Bergamo bisa jadi alternatif tujuan wisata di Italia, terutama kalau bosan dengan keramaian dan lelah sikut-sikutan dengan turis lain. []


Tulisan bisa dibaca juga di Ransel Kecil.
Foto-foto saya taruh di set Flickr.
--

Tujuan perjalanan solo kemarin adalah untuk menghadiri konferensi di University of Bergamo. Presentasi lancar dan apresiasinya lebih dari apa yang diharapkan. Namun merasa agak melankolis karena ini konferensi ATRS yang terakhir dengan status mahasiswa. Semoga di masa depan masih ada kesempatan jalan-jalan melihat dunia seperti ini ya.

10:59 PM | 1comments



Tuesday, July 02, 2013|| Publication tips for beginners

A journal publication coaching session was held during this year's Air Transport Research Society (ATRS) conference. Here are some tips and insights discussed during the session on how to get paper published, specific to air transport research area.

Ten percent of the papers received by reviewers are actually sent to the wrong journals. This may seem trivial but truly essential: know which journal suits your paper.

Read papers that are published in your target journal. Examine the format. Every journal has a specific style, e.g. one requires a chapter on literature review, while others do not.

Train your academic writing skills. Make an academic blog. Learn how to form an argument.

Shorter is better. If you cannot write it in 20 pages, you simply fail.

Quality over quantity. One paper in Econometrica will bring you to full professorship in two years, while tens of papers in Journal of Air Transport Management will not bring you near one.

State your contributions clearly. Remember that using a different set of data, e.g. country specific data, does not necessarily result in merits. Moreover, when you replicate other people’s results, state clearly the previous works. In the end you may or may not have a contribution; it is up to the reviewers to decide.

Get professional editing service especially if English is not your first language. It is not the reviewers' job to fix your paper.

A PhD thesis is usually equivalent to 3 – 4 journal papers. One in methodology, one in application/empirical results, and another one in policy-related discussion.

Co-authorship may increase your chance in getting published.

Air transport is an application field. Get idea by reading mainline journals, such as journal on Operations Research or Economics. Note that application journal has lower value than mainline journal. Btw, impact factor is still controversial.

Last but not least: design your coping mechanism. Rejection is part of the journey.

Getting your paper published and disseminating your work is what academia comes down to. Related practical guidance is often helpful for beginners like me, to shed some lights on what to do and what not to do.

3:09 AM | 2comments



Thursday, March 21, 2013|| On courageous leadership

Country in transition, in search of courageous leader

Indonesian new governor inspires 

For a nation with aspirations to be a global player commensurate with its size as the fourth largest nation in the world, the current situation of Jakarta, Indonesia’s capital city, hardly support the quest. Flood waters have ravaged Jakarta in January 2013, leaving at least 27 people dead. This is not the first time heavy flood hits Jakarta. In 2007, total flood damage was estimated at nearly US$695 million with 57 casualties [1].

This Asian megacity is wracked not only by annual floods, but by corruption, worsening traffic congestion and a widening gap between rich and poor. 

Joko Widodo is the new Jakarta’s governor. Since taking office last October 2012, he has made several moves aimed at fixing the city’s problems and delivering support for the poor. Recently he was voted the third-best mayor in the world by the 2012 World Mayor Project for his previous success running a small city in East Java [2]

Widodo and his deputy Basuki Purnama, with their people-oriented programs in Jakarta, have been perceived different from other politicians that many of whom are seen arrogant, aloof, and corrupt [3]

Purnama has developed a reputation for being tough when dealing with inefficient and corrupt staff. One clip, uploaded by the deputy’s office to YouTube, shows him angrily ordering public works officials to cut their budget by 25 percent, suggesting they have been marking it up. The video has close to 1.5 million hits. 

“If you don’t agree with me, then argue with me. I know it can be done. We might be waging an open war, but we have no other option than to cut the corrupted public works budget,” says Purnama [4]

The deputy orders all meetings and discussions related to city’s plans are posted online to make the process more transparent to public. 

It may be too early to praise the new governor since there are still many things that need to be done to fix the city’s problem. Nonetheless, the new governor has been greatly appreciated for introducing a new genre of transformational leadership, with a lot of public participation never seen in the past decades of Indonesia’s administration. 

For me personally, it was a glimpse of hope in a leadership crisis that currently pertained in the country. 

From autocracy to democracy 

Widodo’s moves are the kind of populist moves people see from many of the world’s big-city mayors, but it is not typical for Indonesia. More than 14 years since dictator Suharto was overthrown, its politicians are still mostly drawn from the same stock: wealthy businessmen or former generals running more on connections and money than experience in government.

Getting closer to 2014 presidential election, it is commonly bemoaned among members of the public at large that the country is experiencing a crisis of leadership [5]. People in power, as well as people running for power, are claimed to not have enough knowledge of state governance, experiences and academic qualifications.

Corruption in Indonesia remains as big challenge. According to Berlin-based Transparency International, in 2012, Indonesia’s corruption perceptions index was ranked 118th out of 176 countries polled [6]

It has been more than 14 years since Suharto was overthrown, but in my view, the country is still very much in transition. Indonesia is still struggling in revealing its historical truth, as well as in achieving strong national consensus to define a development roadmap that is widely accepted. 

Other than Indonesia, we have also witnessed dramatic change in many parts of the world. We have witnessed government transformation in Middle East and North Africa, where autocratic leaders have been ousted or forced to resign. Myanmar has just recently joined the formation, embarking on a determined path towards democracy. 

Conditions of countries in transition are very different. People’s expectations in Indonesia, Myanmar, Libya and Egypt are also different. But one key common denominator that I argue to be relevant for all countries is: courageous leadership. The presence of courageous leaders is very critical during transitions. Why? 

While political change can come rather quickly, lasting societal change takes time. As we saw in Egypt’s Tahrir Square, political change can happen almost overnight. Social and economic change, however, do not automatically follow. Lasting change requires a long-term perspective, but under immediate pressures to ‘restart’. There are many dilemmatic difficult situations. Leaders in transition are required to be responsive and able to provide well-defined directions while keep eyeing on sustainable improvement. Leaders also need to resist and fight against remaining dictatorial stakeholders. These all in my belief take courage, in addition to integrity and competency. 

Countries in transition will also invariably go through phases of deliberation, progress and setbacks in their political and economic decision-making and development. Leaders need to gain trust so that people are willing to contribute in making the changes that need to be made. 

Without any pretension to produce a comprehensive analysis, I will try to offer my view on what constitutes courageous leadership in terms of transition. Transition has a broad meaning. In this essay, I take a definition of democratic transition, the condition where a country undergoes political change from an authoritarian regime to a more democratic regime. The presumption is that democracy creates better lives for people, compared to autocracy regime where power is often misused. The presence of leader in democracy regime is important on all levels, from national to local city level.

Courageous leadership 

“You should never let your fears prevent you from doing what you know is right” 
—Aung San Suu Kyi 

What is courage? Most definitions are variations of the one in Evans and White (1981) [7] , which states that it is mental or moral strength to venture, persevere, and withstand danger, fear, or difficulty. I believe there is no standard definition that says exactly what constitutes courageous leadership. 

Speaking of democratic transition, I propose a definition of courageous leader as one who goes beyond the incumbent leader – in creating transparent environment where people are legally empowered with equal rights to resources and access to justice. 

I also propose several traits of courageous leader which I believe important.

Firstly, to be a courageous leader, one is not required to have a muscular body, great fighting ability, or holding guns on their hands. Leaders in transition are often successful when people can relate to them. Aung San Suu Kyi, who defied military regime more boldly than anyone in Myanmar, does not look more than a humble woman. Through her quiet confidence, she inspires many Burmese to seek freedom from fear [8]. Humility leads to trust, the component that is often lacking in autocratic leadership. 

Secondly, one key success of democratic transition is public participation. Public participation should not be limited only through voting on Election Day, but also through broader involvement such as regular dialogue between public and government authorities. The leaders, therefore, are required to be open and accommodative. New governor of Jakarta may have shown this character. By holding public hearing on recent Jakarta’s transport project [8] – an activity that was seldom held by the incumbents – he has created a more transparent environment where people can see what currently is going on with the city, and people can also give suggestion on the matters. 

This, by all means, should not translate into ‘pleasing everyone’ approach. The leaders should understand that they cannot be everything to everyone, but to stand for what is right. Indonesia and many countries in Asia may perceive this as higher challenge than Western countries since harmony is a central theme in Eastern society in which ‘to go along is to get along’ is a standard attitude. However, leaders in transition are required to take bold decisions.

In search of courageous leader, what can we do? 

The presence of Widodo and Purnama in Jakarta may give hope in the midst of leadership crisis in Indonesia. Despite all of their efforts, people should bear in mind that no leader is perfect. Being human themselves, leaders are bound to make mistakes. We should understand the capacity of the government and not rely effortlessly. At the end, democracy is all about people power. 

I argue the first thing that we can do as young generation is to care. Only by caring will we understand the situation of our society. Based on  my own experience, it is very easy to lose ourselves in the mundane of daily lives, and things such as government policies reported on newspapers can seem very irrelevant. Only after I move to Japan then I truly feel my identity as Indonesian and start to care about social and political issues of my country. Now I understand government policies that I previously thought irrelevant are actually the basic foundation on how I conducted my life: my education fee, my family health care plan, the option of public transports I have, and so on. 

Once we care, it is easier to embrace critical thinking that is very important in the phase of democratic transition. We can begin to look critically at all past claims, as well as present and potential future conflicts. 

The ideal situation is for every educated young people to feel the need to understand his/her country system. Ignorance is definitely not bliss in this case. Government needs its people to help navigate democratic reform for lasting positive change in country. Without public watch, democracy can easily turn back into autocracy regime where governmental power is often exploited. 

In a midst of leadership crisis, what we can do is to prepare ourselves to be the next generation of courageous leaders, or at least to create environment that is supportive for friends/colleagues to be ones.

We often hope for a better leader, a better country to live in. We, young generation, should do more than just hoping as it is our future that is on the line. I again quote Aung San Suu Kyi, “I don’t believe in people just hoping. I always say that one has no right to hope without endeavor. We work for what we want.”

--
Esai non akademis saya yang pertama. Topik kepemimpinan ini sepertinya klise, namun saya percaya cukup esensial.

6:44 PM | 5comments



Saturday, February 23, 2013|| --

23 Februari 2013, Futakoshinchi

"I suppose in the end, the whole life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not having a moment to say goodbye."
—Yann Martel, Life of Pi

Sudah satu tahun sejak Bapak tiada. Yang terberat adalah menyadari bahwa saya tidak sempat berpisah dan meminta maaf langsung padanya. 

Yang memudahkan adalah rasa percaya bahwa ini semua sudah diatur sebagaimana mestinya, juga percaya ia sudah bahagia di atas sana bersama Sang Pencipta.

8:32 AM | 4comments



Tuesday, January 01, 2013|| Archipelago of fear

Buku-buku mengenai sejarah, sosial, politik Indonesia telah banyak ditulis oleh jurnalis, peneliti, akademisi luar negeri. Yang terbaru, Indonesia: Archipelago of Fear ditulis oleh Andre Vltchek, diterbitkan September 2012 lalu. Tulisannya dihadirkan dengan frontal dan penuh geram. 

“I covered the last intifada in Gaza, and despite the tragedy of the situation, I did not feel shattered and depressed there as I usually feel in the Indonesian capital.” Rasa frustrasi Vltchek yang kemudian mendorongnya untuk menulis buku ini. Ia pergi ke banyak daerah, dari Aceh sampai Papua Barat. 

Tulisan Vltchek dengan mudah membuat pembacanya turut frustrasi.

“Indonesia is a nation that used to lead a large part of the developing world five decades ago has been reduced to a miserable, overpopulated, polluted, unhealthy and uneducated state, stumbling, with no direction and no purpose, religious to the extreme, intolerant and thoroughly confused. The entire country resembles a prisoner who was tortured for a prolonged period of time, deprived of contact with the surrounding world and kept in darkness.” p. 37

“If anyone wonders how devastating could be the full-blown attack of fundamentalist capitalism on a poor developing country, they should travel to Indonesia. What would happen if all restraints, checks and balances, humanist principles, goodwill and logic were to suddenly disappear, giving way to naked greed and corruption? Indonesia could and should serve as the paradigm of such a horror scenario. Students, scholars, lawmakers, trade unionist and journalists from developing countries should be sent on obligatory trips here, to see what privatization, the destruction of the left, and the unopposed rule of business and pro-Western oligarchs can do to a nation.” p. 42

Salah satu tesis Vltchek adalah bahwa peristiwa 1965 menjadi bayang-bayang yang membebani Indonesia. Sejarah yang ditutup-tutupi dan usaha untuk mencari kebenaran yang belum selesai. Indonesia kemudian menjadi sebuah ironi, kaya sumber daya alam namun penduduknya mayoritas miskin, berdasar pada Bhineka Tunggal Ika namun membiarkan diskriminasi agama dan ras terus terjadi.

Lain hal yang disampaikannya adalah ketidakpedulian dan ketidaktahuan mayoritas orang Indonesia atas kebenaran sejarah dan perkara sosial. This part hits a little too close to home.

"Although information is available online and even in many books recently published, the great majority choose not to know, not to search and not to question. 'Nggak tahu' was the most common phrase I heard, rivalled only by 'Nggak ingat'." p. 37 dan p. 231

Tulisannya perlu karena mengingatkan kembali atas beberapa peristiwa penting dari 1945 sampai 2011 yang mungkin terlupakan oleh sebagian orang. Sayangnya, pengamatan dan riset berharga selama bertahun-tahun ini tidak dibarengi dengan kemauan Vltchek untuk melihat sisi baik Indonesia (mungkin sedikit disinggung melalui pandangannya terhadap Pramoedya dan Gus Dur).

Optimisme rasanya tak pernah ada dalam tulisan-tulisan Vltchek selama ini. Mungkin memang ia menghendaki tulisan yang demikian, saya tidak tahu juga. Beberapa bagian tak layak ditulis karena tidak lebih dari generalisasi pendapatnya sendiri yang tidak akurat.

Saya tak begitu senang membaca Archipelago of Fear. Namun buku ini memberi dorongan untuk terus membaca dan mencari tahu, sehingga bisa mengerti lebih banyak tentang negara sendiri.

--
Membaca dan mengerti sejarah menurut saya bukan perkara mudah. Tidak cukup baca satu dua buku. Saya merasa tertolong dengan terjemahan buku John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal. Riset mengenai peristiwa 1965 dan 1998 disampaikan dengan baik di buku ini. Buku John Roosa sempat dilarang terbit di Indonesia, namun sekarang bisa diunduh di sini.

11:49 PM | 13comments